Kisruh Menpora dan PSSI

Konflik yang terjadi antara PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. Mantan Anggota Komite Normalisasi (KN) PSSI FX Hadi Rudyatmo meminta konflik tersebut segera diakhiri agar persepakbolaan di Indonesia bisa terselamatkan.

Wali Kota Solo yang akrab disapa Rudy tersebut menilai untuk mengakhiri, kekisruhan PSSI dan Menpora tak perlu melibatkan Presiden Joko Widodo. Rudy beralasan, urusan tersebut bukan kapasitas seorang presiden, karena sudah sudah ada seorang Menpora di dalamnya.

“Presiden Jokowi tidak perlu ikut campur konflik Menpora dan PSSI. Jokowi tak berhak mengurusi sepakbola, biarkan beliau ngurusi negara, karena ini bukan ranahnya. Menpora harus bisa menyelesaikan persoalan ini karena sudah dipercaya presiden," ujar Rudy, Senin (27/4).

Menurut Rudy, jika presiden ikut campur konflik PSSI dan Menpora, maka tidak ada gunanya mengangkat Menpora. Selain itu, lanjut Rudy, negara juga masih memiliki BOPI, KONI, KOI, yang bisa membantu mengatasi konflik itu.

Terkait keputusan Menpora yang melarang bergulirnya kompetisi persepakbolaan tanah air, Rudy menilai langkah tersebut tidak pas. Ia menyarankan agar perselisihan dalam tubuh PSSI harus segera diselesaikan dan dicari jalan keluarnya, bukan malah melibatkan lainya.

“Jangan melibatkan lain-lainya, kalau ada persoalan di PSSI, carikan solusinya. Jangan menghentikan kompetisi yang sudah berjalan,” harap Rudy.

Rudy juga meminta kepada Kemenpora agar melakukan komunikasi dengan FIFA, terkait pembenahan dalam tubuh PSSI. Sehingga kompetisi bisa dijalankan, bukan malah dihentikan secara paksa.

Kemenpora harus berkomunikasi dengan FIFA, biar tahu apa saja yang harus dibenahi, yang lebih penting bagaimana agar kompetisi tetap berjalan," pungkasnya. (ars/pra) Sumber bola.net ( 27 April 2015)

Instrumen UN

Ujian Nasional atau UN untuk tingkat SMP/M akan segera dilaksanakan pada tanggal 4 Mei sampai dengan 7 Mei 2015, agar penyelenggaraan UN berjalan sukses dan lancar perlu didukung beberapa pihak antara lain pihak sekolah, pihak pemerintah, dan orang tua peserta didik.

Penyelenggaran UN disekolah juga mempunyai perana sangat penting utamya dalam mempersiapkan penyelenggaraan UN. agar penyelenggaraan berjalan sesuai rencana perlu didukung dokumen administrasi, kelengakapan administrasi merupakan salah satu indikator kesiapan sekolah dalam mennyelenggaran Ujian.

Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi hal yang wajib dilaksanakan untuk memantau sejauh mana UN dilaksanakan di sekolah, Monev UN dilaksanakan gabungan dari dindik dan kemenag, untuk contoh instrumen MONEV UN 2015 dapat menngunduh instrumen monev disini.